makalah Kondas IPS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang

Perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya merebut kemerdekaan tentunya tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, sudah tentu dilaksanakan dengan adanya perjuangan-perjuangan dari bangsa Indonesia.

Perjuangan  tadi belum tentu bersifat menguntungkan bangsa Indonesia itu sendiri, bahkan tak jarang yang merugikan.

Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, perlu mengetahui apa saja perjuangan – perjuangan yang dilakukan oleh bangsa kita sendiri dalam upayanya merebut kemerdekan.

1.2   Tujuan Penulisan Makalah 

            Adapun tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi salah – satu tugas Ujian Akhir Semester ( UAS ) mata kuliah Konsep Dasar IPS  khususnya, serta untuk mengetahui tentang pentingnya mengetahui sejarah-sejarah dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya merebut kemerdekaan.

1.3    Rumusan Masalah

Makalah tentang beberapa perundingan yang ada pada masa Perjuangan Diplomasi, mencakup beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1.      Apa tujuan diadakannya perundingan tersebut ?

2.      Apa saja hasil dari perundingan tersebut ?

1.4  Sistematika Penulisan

Makalah ini terdiri dari tiga Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I                       : Pendahuluan, yang memuat latar belakang, tujuan penulisan makalah,  rumusan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II                    : Pembahasan, berisikan tentang

BAB III                 : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

                                                                          

BAB II

PEMBAHASAN

            Berikut ini akan dikemukakan latar belakang, tujuan, manfaat, dan hasil dari berbagai macam perundingan dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya merebut kemerdekaan.

2.1 Perundingan Linggarjati

a. Latar Belakang

Latar belakang terjadinya perundingan Linggarjati yaitu masuknya AFNEI yang diboncengi NICA ke Indonesia karena Jepang menetapkan 'status quo' di Indonesia yang  menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda, seperti contohnya Peristiwa 10 November, selain itu pemerintah Inggris menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia, oleh sebab itu, Sir Archibald Clark Kerr, diplomat Inggris, mengundang Indonesia dan Belanda untuk berunding di Hooge Veluwe, namun perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera dan Pulau Madura, namun Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja.

b. Tokoh – tokoh yang terlibat dalam perundingan Linggarjati

Tokoh – tokoh yang terlibat dalam perundingan Linggarjati adalah sebagai berikut.

a.       Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir,

b.       Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jendral dan dipimpin oleh Wim Schermerhorn dengan anggota H.J. van Mook, dan

c.       Lord Killearn dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini.

c. Tempat dan Tanggal terjadinya perudingan

Perundingan Linggarjati bertempat di desa Linggar Jati, sebuah daerah yang terletak di sebelah selatan Cirebon, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tanggal terjadinya perundingan yaitu 10 – 15 November.

d. Tujuan

Tujuan dari perundingan Linggarjati ialah untuk menghentikan  permusuhan antara Indonesia dan Belanda dan kemudian meningkat kepada perundingan-perundingan tentang susunan ketatanegaraan baru di Indonesia sesuai dengan tuntutan zaman. Serta tujuan yang lain yaitu untuk memperoleh pengakuan dari Belanda akan daerah – daerah yang menjadi bagian dari Indonesia.

e. Hasil perundingan

(1) Pemerintah Belanda mengakui Pemerintah Republik Indonesia sebagai “de facto” menjalankan kekuasaan atas Jawa, Madura dan Sumatera.

(2) Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia bekerja sama supaya terbentuk Negara Indonesia Serikat (NIS) yang berdaulat dan merdeka atas dasar demokratis dan federal.

(3) Wilayah Negara Indonesia Serikat (NIS) meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda.

(4) Bagian Negara Indonesia Serikat (NIS) adalah : Daerah Republik, Kalimantan dan Negara Indonesia Timur.

(5) UUD Negara Indonesia Serikat akan ditetapkan oleh suatu sidang konstituante yang akan dibentuk dan terdiri dari utusan-utusan republik dan daerah-daerah lain NIS yang ditunjuk secara demokratis.

(6)   Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik akan bekerja sama untuk kepentingan bersama Negeri Belanda dan Indonesia supaya terbentuk suatu Uni Indonesia-Belanda.

(7)   Uni Indonesia-Belanda dikepalai oleh Raja/Ratu Belanda. Keputusan-keputusan untuk membela kepentingan bersama akan diambil oleh badan-badan uni atas nama Raja.

(8) Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth / Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni.

f. Akibat-akibat dari perundingan

(1)   Pemerintah Belanda mengakui Pemerintah Republik Indonesia sebagai “de facto” menjalankan kekuasaan atas Jawa, Madura dan Sumatera.

 (2) Secara umum di kalangan Republik, baik politisi maupun pejuang kemerdekaan, persetujuan Linggarjati ditolak karena dianggap menguntungkan pihak Belanda. Penolakan diantaranya datang dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Partai Rakyat dan laskar-laskar rakyat. Bahkan di suatu majalah laskar rakyat bernama “Godam Jelata” ada sebuah puisi dengan kalimat tertulis “Anti Linggarjati sampai mati”. Persetujuan Linggarjati hanya didukung secara nyata oleh partainya Sjahrir, Partai Sosialis, dan oleh Soekarno-Hatta.

(3)  Di bulan Mei 1947, Komisi Jenderal mengultimatum Pemerintah Indonesia      untuk mengakui kedaulatan Kerajaan Belanda atas Indonesia secara “de jure” sebelum tanggal 1 Januari 1949 dan sebelum itu Indonesia di bawah suatu pemerintahan sementara (interim) dimana Raja/Ratu Belanda sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pemerintahan sementara ini secara prinsip diterima oleh Sjahrir pada tanggal 8 Juni 1947 dan disetujui dalam rapat kabinet tanggal 20 Juni 1947.

(4) Karena dianggap terlalu banyak memberikan konsensi kepada Belanda terutama oleh anggota partainya sendiri. Pada akhirnya sebagian besar anggota Partai Sosialis di kabinet dan KNIP pun menarik dukungan terhadap Sjahrir pada tanggal 26 Juni 1947. Kemudian Sutan Sjahrir mengembalikan mandat Perdana Menteri kepada Presiden Soekarno pada tanggal 27 juni 1947.

(5) Di kemudian hari Pemerintah Belanda mengingkari Persetujuan Linggarjati ini dengan mengadakan aksi militer pada tanggal 20 Juli 1947.

(6) Tanggal 13 Oktober 1947, Komisi Jenderal dibubarkan.

2.2 Perundingan Renville

a. Latar Belakang

Latar belakang terjadinya perundingan Renville yaitu ketika peperangan sedang berlangsung, Dewan Keamanan PBB, atas desakan Australia dan India, mengeluarkan perintah peletakan senjata tanggal 1 Agustus 1947, dan segera setelah itu mendirikan suatu Komisi Jasa-Jasa Baik, yang terdiri dari wakil-wakil Australia, Belgia dan Amerika Serikat, untuk menengahi perselisihan itu .

Pemerintah RI dan Belanda sebelumnya pada 17 Agustus 1947 sepakat untuk melakukan gencatan senjata hingga ditandatanganinya Persetujuan Renville, tapi pertempuran terus terjadi antara tentara Belanda dengan berbagai laskar-laskar yang tidak termasuk TNI, dan sesekali unit pasukan TNI juga terlibat baku tembak dengan tentara Belanda, seperti yang terjadi antara Karawang dan Bekasi.

b. Tokoh – tokoh yang terlibat dalam perundingan Renville

Tokoh – tokoh yang terlibat dalam perundingan Renville adalah sebagai berikut.

a.      Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin Harahap.

b.      Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Kolonel KNIL R. Abdul Kadir Wijoyoatmojo.

c.       Delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh Frank Porter Graham.

c. Tempat dan Tanggal terjadinya perudingan

Perundingan Renville bertempat di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral, USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada tanggal 17 Januari 1948.

d. Tujuan

Tujuan dari perundingan Renville ialah untuk menindaklanjuti hasil perundingan Linggarjati yang merugikan Bangsa Indonesia. Serta untuk meyelesaikan masalah – masalah antara Indonesia dengan belanda.

e. Hasil perundingan

1. Belanda hanya mengakui Jawa tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia
2. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda
3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur Indonesia di Yogyakarta.

f. Akibat-akibat dari perundingan

1.       Runtuhnya Kabinet Amir dan naiknya Hatta sebagai PM

2.       Dari adanya Agresi Militer I dengan hasil diadakannya Perjanjian Renville menyebabkan jatuhnya pemerintahan Amir Sjarifuddin. Seluruh anggota yang tergabung dalam kabinetnya yang terdiri dari anggota PNI dan Masyumi meletakkan jabatan ketika Perjanjian Renville ditandatangani, disusul kemudian Amir sendiri meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri pada tanggal 23 Januari 1948. Dengan pengunduran dirinya ini dia mungkin mengharapkan akan tampilnya kabinet baru yang beraliran komunis untuk menggantikan posisinya. Harapan itu menjadi buyar ketika Soekarno berpaling ke arah lain dengan menunjuk Hatta untuk memimpin suatu ‘kabinet presidentil’ darurat (1948-1949), dimana seluruh pertanggungjawabannya dilaporkan kepada Soekarno sebagai Presiden.

3.       Dengan terpilihnya Hatta, dia menunjuk para anggota yang duduk dalam kabinetnya mengambil dari golongan tengah, terutama terdiri dari orang-orang PNI, Masyumi, dan tokoh-tokoh yang tidak berpartai. Amir dan kelompoknya dari sayap kiri kini menjadi pihak oposisi. Dengan mengambil sikap sebagai oposisi tersebut membuat para pengikut Sjahrir mempertegas perpecahan mereka dengan pengikut-pengikut Amir dengan membentuk partai tersendiri yaitu Partai Sosialis Indonesia (PSI), pada bulan Februari 1948, dan sekaligus memberikan dukungannya kepada pemerintah Hatta.

4.       Lebih banyak penghinaan.

5.       Perjanjian Renville tidak lebih baik daripada perundingan di Linggarjati. Kedua belah pihak menuduh masing-masing melanggar perdamaian, dan Indonesia menuduh Belanda mendirikan blokade dengan maksud memaksanya menyerah. Bulan Juli 1948, Komisi Jasa-jasa Baik, yang masih ada di tempat mengawasi pelaksanaan persetujuan itu, melaporkan bahwa Indonesia mengeluh akan gencatan senjata yang berulang-ulang.

6.       Agresi Militer II terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.

2.3 Perjanjian Roem – Royen

a. Latar Belakang

Latar belakang terjadinya perundingan Renville yaitu Dewan Keamanan PBB pada tanggal 23 Maret 1949 memerintahkan UNCI untuk pelaksanaan membantu perundingan antara Republik Indonesia dan Belanda. Dalam pelaksanaan tugas tersebut akhirnya berhasil membawa Indonesia dan Belanda ke meja perundingan.

Terjadinya agresi Militer Belanda menimbulkan reaksi yang cukup keras dari Amerika Serikat dan Inggris, bahkan PBB. Hal ini tidak lepas dari kemampuan pada diplomat Indonesia dalam memperjuangkan dan menjelaskan realita di PBB. Salah satunya adalah L.N. Palar.

      Sebagai reaksi dari Agresi Militer Belanda, PBB memperluas kewenangan KTN. Komisi Tiga Negara di ubah menjadi UNCI. UNCI kependeka dari United Nations Commission for Indonesia.  UNCI dipimpin oleh Merle Cochran (Amerika Serikat) dibantu Critchley (Australia) dan Harremans (Belgia)

b. Tokoh – tokoh yang terlibat dalam perundingan Renville

Tokoh – tokoh yang terlibat dalam perundingan Renville adalah sebagai berikut.

a.       Sebagai wakil dari PBB adalah Merle Cochran (Amerika Serikat),

b.      Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Moh. Roem, sedangkan,

c.       Delegasi Belanda dipimpin oleh van Royen.

c. Tempat dan Tanggal terjadinya perudingan

Perundingan Renville bertempat di Hotel Des Indes, Jakarta pada tanggal 14 April 1949.

d. Tujuan

Tujuan dari perundingan Renville ialah untuk menyelesaikan konflik Indonesia – Belanda, yaitu terjadinya agresi militer Belanda II sebagai akibat perjanjian Renville tadi.

e. Hasil perundingan

1.       Pemerintah RI dan Belanda sepakat untuk menghentikan tembak – menembak dan bekerja sama untuk menciptakan keamanan.

2.       Pemerintah Belanda akan segera mengembalikan pemerintah Indonesia ke Yogyakarta.

3.       Kedua belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, belanda.

f. Akibat-akibat dari perundingan

Hasil perundingan Roem-Royen ini mendapat reaksi keras dari berbagai pihak di Indonesia, terutama dari pihak TNI dan PDRI, ialah sebagai berikut:
Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia Jenderal Sudirman pada tanggal 1 Mei 1949 mengeluarkan amanat yang ditujukan kepada komandan-komandan kesatuan memperingatkan agar mereka tidak turut memikirkan perundingan, karena akibatnya hanya akan merugikan pertahanan dan perjuangan.

Amanat Panglima Besar Sudirman itu kemudian disusul dengan maklumat-maklumat Markas Besar Komando Djawa (MBKD) yang meyerukan agar tetap waspada, walaupun ada perundingan-perundingan yang menghasilkan persetujuan.

Perkiraan TNI terhadap kemungkinan serangan dari pihak Belanda tidak meleset. Pasukan-pasukan Belanda yang ditarik dari Yogyakarta dipindahkan ke Surakarta. Dengan bertambahnya kekuatan Belanda di Surakarta dan akibatnya Letnan Kolonel Slamet Riyadi yang memimpin TNI di Surakarta memerintahkan penyerangan-penyerangan terhadap obyek-obyek vital di Solo. Di tempat lain pun perlawalan gerilya tetap berjalan, tanpa terpengaruh oleh perundingan apa pun hasilnya.

2.3 Konferensi Meja Bundar

a. Latar Belakang

Latar belakang terjadinya Konferensi Meja Bundar yaitu Usaha untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi, lewat perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Roem - Royen, dan Konferensi Meja Bundar.

b. Tokoh – tokoh yang terlibat dalam perundingan Renville

Tokoh – tokoh yang terlibat dalam perundingan Renville adalah sebagai berikut.

a.       Delegasi Indonesia dipimpin Drs. Moh Hatta,

b.      BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak KMB dan

c.       Delegasi dari Belanda dipimpin oleh Mr. Van Marseveen.

d.      Dari PBB dipimpin oleh Crittchlay.

c. Tempat dan Tanggal terjadinya perudingan

Konferensi Meja Bundar diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 2 November 1949.

d. Tujuan

Tujuan dari perundingan Renville ialah untuk menyelesaikan konflik Indonesia – Belanda yang tidak berkesudahan.

e. Hasil perundingan

1.       Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

2.       Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.

3.       Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS.

4.       Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda.

5.       Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS.

6.       Tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dan anggota dimasukkan dalam kesatuan TNI.

7.       Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh RIS.

f. Akibat-akibat dari perundingan

1.      Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia

2.      Konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan dapat dimulai.

3.      Irian Barat belum bisa diserahkan ke Republik Indonesia Serikat.

4.      Bentuk Negara Indonesia Serikat tidak sesuai dengan cita – cita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.

.

BAB III

PENUTUP

3.1  Kesimpulan

            Pada hakikatnya dari perundingan-perundingan yang dilakukan, adalah untu satu tujuan, yaitu untuk membebaskan diri dari penjajahan dan merebut kemerdekaan  bangsa Indonesia. Akan tetapi, perundingan tersebut dinilai kurang efektif, maka terjadilah perundingan-perundingan dalam upaya merebut kemerdekaan bangsa indonesia.

3.2     Saran

Kita harus tetap mempertahankan kemerdekaan bangsa indonesia ini. Karena untuk mendapatkan kemerdekaan, bangsa harus melawan dan mengusir penjajah yang datang ke Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

WWW.GOOGLE.COM

WWW.WIKIPEDIA.COM